Pembentukan Panitia BPD Babelan Kota Disoal, Ketua DPC RIB Bekasi Minta Rombak Ulang

oleh -1,428 views

LENSA POTRET –  Panitia Pengisian Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Babelan Kota diduga sudah diatur dan sangat kental muatan politik untuk kepentingan calon tertentu, bahkan informasi untuk masyarakat terkesan tertutup.

Ketua DPC LSM RIB Kabupaten Bekasi, Firdaus sangat prihatin terhadap persoalan kepanitian Pengisian BPD Babelan Kota yang terkesan tertutup bagi umum, bahkan sudah terbentuk tanpa diketahui publik.

Dirinya pun mencurigai adanya dugaan kuat kalau panitia tersebut hanya orang titipan untuk memuluskan rencana pengisian BPD yang baru.

“Sangat bahaya kalau dibiarkan seperti ini, gimana mau ngasih contoh ke masyarakat untuk menerapkan demokrasi secara terbuka jika diawali dengan pembentukan kepanitian tanpa diketahui masyarakat umum,” ujarnya, Minggu (22/4/2018).

Jika hal ini dibiarkan berlarut, paparnya, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi panitia tersebut. Pasalnya, pembiaran upaya menguntungkan salah satu pihak akan memicu konflik baru di masyarakat.

“Saya minta Camat Babelan agar bertindak tegas dan memberikan pembinaan serta pengawasan secara serius agar persoalan di Desa Babelan Kota kedepanya bisa kondusif dan terjaga netralisasinya sebagai panitia pengisian BPD,” ujarnya.

Selain itu, dirinya pun mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan melaporkan setiap adanya dugaan potensi kecurangan menuju pemilihan BPD yang berdemokrasi, jujur dan adil.

“Kami juga menuntut camat agar segera mengevaluasi dan membentuk ulang kepanitian Pengisian BPD Babelan Kota,” tambahnya menegaskan.

Sementara, salah satu anggota Forum Peduli Masyarakat yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa mereka yang duduk di kepanitian itu bukan hasil mufakat masyarakat.

“Bisa dipastikan, jika pembentukan kepanitian yang ditunjuk tidak kredibel maka produk yang dihasilkan juga tidak akan baik, penuh dengan setingan,” sebutnya.

“Kita ingin produk yang dihasilkan nanti atau BPD yang terpilih benar-benar mereka yang kita anggap layak dan cakep untuk mengemban amanah masyarakat, bukan BPD setingan yang tidak mau tau dengan urusan desa,” tutupnya. (Red)

Komen yang sopan ya..!!!