Pembentukan Panitia Pengisian BPD Babelan Kota Masih Diprotes

LENSA POTRET – Pembentukan panitia pengisian Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Babelan Kota masih menuai protes dari kelompok masyarakat. Pasalnya, panitia pengisian BPD Babelan Kota diduga sudah diatur dan kental dengan muatan politik untuk kepentingan calon tertentu, bahkan informasi untuk masyarakat terkesan tertutup.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pengisian BPD Babelan Kota, Moh. Mahfud Subhan mengaku dan membenarkan bahwa dalam proses pembentukan kepanitian tersebut tanpa adanya musyawarah dengan para tokoh masyarakat desa setempat.

“Iya secara tertutup dan kami pelaksana langsung terima SK. Jangankan masyarakat, saya aja yang dari awal disebut-sebut sebagai ketua panitia gak tau pembentukannya,” ujar Mahfud, Senin (23/4/2018).

“Awalnya saya agak kesal juga, tapi setelah saya bolak balik (baca) aturan pemerintah dari menteri sampai gubernur memang gak salah kalau melalui penunjukan. Ya sabar dah tinggal saya sebagai pelaksana tinggal membagi tugas per wilayah secara adil dan netral,” lanjutnya.

Sementara, Ketua DPC LSM RIB Kabupaten Bekasi, Firdaus meminta secara tegas kepada Camat Babelan agar segera mengevaluasi dan membentuk ulang kepanitian pengisian BPD Babelan Kota.

Dirinya pun mencurigai adanya dugaan kuat kalau panitia tersebut hanya orang titipan untuk memuluskan rencana pengisian BPD yang baru.

“Harus dibentuk ulang, karena yang saya lihat disusun kepanitian yang sudah dibuat itu ternyata orang-orangnya Kades Babelan Kota. Sekertarisnya atas nama Supriyadi itu masih saudaranya lurah yang juga menjabat sebagai Sekdes Babelan Kota, Bendaharanya atas nama Abdul Rojak yang juga menjabat sebagai Bendahara di Desa Babelan Kota itu juga masih adiknya lurah, Achmad Zein F itu juga masih anak kandungnya lurah, dan seterusnya,” jelasnya.