LENSA POTRET – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Kabupaten Bekasi, Firdaus, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Kepolisian untuk turun tangan langsung mengawasi pencairan dan pelaksanaan Dana Desa jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Kecamatan Babelan.
Menurutnya, Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kecamatan Babelan diduga banyak yang diselewengkan.
“Saya minta kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian segera turun langsung ke lapangan, untuk mengkroscek pelaksanaan pembangunan fisik dan administrasi, yang paling utama di Desa Kedungpengawas, Desa Kedungjaya, Desa Buni Bakti, Desa Muara Bakti, Desa Pantai Hurip, dan Desa Hurip Jaya,” ujar Firdaus, Sabtu (21/7/2018).
Diharapkan, penggunaan dana desa harus dipastikan tepat sasaran terutama untuk penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Jangan sampai implementasi program dana desa jadi alat mobilisasi petahana untuk mendapatkan manfaat terselubung jelang Pilkades serentak.
“Agar dana desa tidak ditumpangi untuk kepentingan Pilkades, maka harus banyak mata untuk mengawasinya,” tutupnya. (Red)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.