LENSA POTRET : Dugaan kasus pemotongan gaji atau honor yang menimpa para Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah memasuki babak baru.
Kasus tersebut yang melibatkan Kaur Keuangan (Jayasan) dan Kepala Desa Kedungjaya (Nurman) ini telah menarik perhatian jajaran Inspektorat Kabupaten Bekasi.
Ketua Auditor Inspektorat Irban IV Kabupaten Bekasi, Ogi Prayogi, mengatakan jika memang hal tersebut terjadi maka jelas itu termasuk penyelewengan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok.
“Kalau nanti hasil penyelidikan di lapangan sama dengan seperti apa yang diberitakan di media maka jelas itu salah,” kata Ogi saat diwawancarai oleh lensapotret.com melalui telepon seluler, Minggu (2/6/2019).
Ogi menambahkan bahwa kasus ini baru memasuki tahap penyelidikan dan secepatnya akan segera ditindak lanjuti oleh pihaknya.
“Saat ini masih kita selidiki kebenarannya di lapangan seperti apa, perlu kita mengumpulkan data-data terkait untuk menindak lanjutinya,” ujarnya.
Dijelaskannya, jika memang terjadi kekurangan anggaran untuk menutupi honor atau gaji para Ketua RT yang namanya belum terdata di Pemda Kabupaten Bekasi, seharusnya Pemerintah Desa mengusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan agar masing-masing Ketua RT mendapatkan haknya.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu laporan-laporan dari masyarakat dalam hal ini Ketua RT yang merasa dirugikan dan klarifikasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungjaya untuk mengambil sikap.
“Kita masih menunggu laporan dari Ketua RT yang dirugikan dan klarifikasi dari BPD,” tuturnya. Ia juga akan memberikan peringatan keras terhadap aparatur desa jika memang ditemukan pemotongan honor secara sepihak. “Jika benar, kasus ini bisa menjadi tindak pidana dan kita akan mengusutnya sesuai dengan mekanisme yang ada,” tutupnya. (Imam)
Baca Juga Berita Terkait : Honor Disunat, Sejumlah RT Kedungjaya Menjerit
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.