Dalam rangka membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam rangka menyongsong kesiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur & wakil gubernur jawa barat serta pemilihan kepala desa serentak tahun 2018, Pemkab Bekasi menggelar Rapat Kordinasi dengan para stakeholder terkait. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dalam hal ini mewakili Bupati Bekasi, Selasa (27/02/18) bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang
Disampaikan Sekretaris Daerah Kab. Bekasi H. Uju dalam sambutannya bahwa pelaksanaan rakor ini difokuskan untuk membahas dan memantapkan persiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU & Panwaslu dalam rangka mensukseskan pemilihan gubernur & wakil gubernur jawa barat, walaupun secara teknis pelaksanaan penyelenggaraan pilgub & wakil gubernur jawa barat yang bertanggung jawab secara formal adalah KPU & Panwaslu Kab. Bekasi dan jajarannya, beliau juga menambahkan bahwa pemerintah daerah & masyarakat tetap berkewajiban dan mempunyai porsi yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya harapkan semua unsur untuk menciptakan dan terwujudnya pilkada Gubernur dan wakil Gubernur serta pilkades serentak tahun 2018 dapat berjalan lancar, aman, tentram, dan damai, sehingga menciptakan suasana kondusif dan untuk PNS Netralitas harus di jaga, ” ucapnya dihadapan para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para BPD se Kabupaten bekasi” Ujarnya
Dalam kesempatan yang sama idham kholik selaku ketua KPU kabupaten bekasi menambahkan berkaitan dengan kampanye beliau berharap agar selama proses penyelenggara kampanye tidak ada praktik politik uang, karna berkaitan dengan hal tersebut praktik politik pemilihan kepala desa sangat berkontribusi/berkolerasi positif terhadap perilaku pemilih pada pemilu 2019. “Mudah-mudahan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di 154 desa ini dapat berjalan lancar tanpa adanya politik uang, karena hal ini semakin minimnya praktek politik uang itu menjadi indikator semakin matangnya demokrasi indonesia khusunya di kabupaten bekasi”. Paparnya.
Ditambahkan Ahmad Kosasi, pada pilkades yang ada titik-titik kerawanan yang harus d sikapi seperti adanya pencalonan yang lebih dari 5 calon sehingga dibutuhkan tahapan seleksi yang nanti jika ada yang tidak lolos atau pada saat pengguguran calon yang tidak memenuhi syarat (TSM) melalui tim independen kabupaten itu yang rawan. Karena tadi dirinya mendengar pencalonan ada yang sepuluh, ada yang tujuh maka dibutuhkan seleksi oleh tim independen kabupaten. makanya, diadakannya rapat koordinasi ini fungsinya agar dapat mempersatukan semua elemen untuk berkumpul, bersilaturahmi dan memahami satu sama lain sehingga dapat terjalin kondusifitas di wilayah masing-masing. “yang rawan pada pilkades kali ini karena di batasi hanya 5 orang yang mencalonkan kepala desa untuk setiap desanya jika lebih dibutuhkan seleksi yang nanti yelah di bentuk tim seleksi independen dari kabupaten, “tuturnya.
Untuk keamanannya, pihak pemerintah daerah telah menggandeng pihak Polri, TNI untuk mengamankan wilayah pada saat pilkades.
“pengamanan sudah ada Polri dan TNI. anggarannya pun telah dipersiapkan. Polri sekitar 5 milyar dan untuk TNI 1,8 milyar,”. (Humas_Kab_Bekasi)
Sumber : humas.bekasikab.go.id
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.