Diduga Banyak Penyelewengan, Satgas Desa dan BPK Didesak Lakukan Audit Dana Desa Babelan Kota

oleh -721 views

LENSA POTRET : Dewan Pengurus Pusat Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (DPP-JOKER) meminta kepada Satgas Dana Desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPP JOKER, Hendra Sunaryo, SH.

Ia pun menyampaikan dalam waktu dekat ini akan seger mengirimkan surat resmi ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Agar segera memeriksa penggunaan Dana Desa Babelan Kota yang dianggap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Banyaknya anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, diduga kuat banyak yang bermasalah. Sebagaimana bisa kita lihat, seperti halnya pembangunan jalan lingkungan di RT.06/RW.01 dan RT.05/RW.05 Desa Babelan Kota yang hanya asal jadi dikerjakan dan banyaknya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tidak terserap. Kami pun menduga semuanya itu masuk kantong pribadi oknum aparat desa,” kata Hendra, Sabtu (21/9/2019).

Nilai anggaran Dana Desa yang diperoleh Desa Babelan Kota, kata Hendra, sebesar Rp 5,28 Milyar terdiri dari APBN Rp 2,580 Milyar dan APBD Rp 2,7 Milyar.

“Hal itu patut dipertanyakan, kemana saja peruntukan keuangan tersebut dipergunakan, karena selama ini dalam penggunaannya banyak yang tidak jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan pihak Desa Babelan Kota banyak yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau anggaran tidak sesuai dengan keadaan fisik di lapangan.

“Maka kami meminta pihak Satgas Dana Desa, BPK, BPKP dan KPK segera memeriksa seluruh keuangan Desa Babelan Kota, yang kami anggap banyak yang menyimpang dalam pengelolaan Dana Desa,” tegasnya.

Hendra juga menilai, kinerja Camat Babelan pun kurang Pro-aktif untuk turun kelapangan.

“Fungsi Camat Babelan sebagai Monitoring atau Pengawasan dalam tata kelola seluruh keuangan Desa disini kami anggap mandul,” pungkasnya. (Red)

Baca Juga Berita Sebelumnya : Proyek APBN Bermasalah, Pengelolaan Dana Desa Babelan Kota Disoal

Komen yang sopan ya..!!!