Soal Kasus PKH di Bekasi, Ombudsman RI Sebut Ada Tindak Pidana yang Dilakukan Oknum Pendamping

oleh -2.020 views
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

LENSA POTRET : Terkait dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Babelan, Sukawangi, dan Tambun Utara semakin mencuat kepermukaan. Pasalnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari tiga Kecamatan tersebut ada yang bertahun-tahun tidak pernah menerima haknya dari apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI).

Seperti diketahui, dari penelusuran yang didapat oleh Dewan Pengurus Pusat Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (DPP JOKER) di wilayah Kecamatan Sukawangi, berdasarkan hasil print out rekening Koran dari Bank BNI telah ditemukan adanya transaksi pemindahan saldo (uang) milik sejumlah KPM PKH ke rekening atas nama Ibu Suheni dan Sarah Febriani Binti Saman.

Untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara sendiri, DPP JOKER menemukan adanya transaksi pemindahan saldo (uang) milik Tiara ke rekening atas nama Ibu Sanah yang dilakukan sejak tahun 2017. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Babelan, DPP JOKER juga menemukan adanya pemindahan saldo (uang) milik Sari Selvia ke rekening atas nama Ibu Asri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh para oknum pendamping PKH itu adalah kesalahan Pemerintah karena kurangnya kontrol terhadap para pendamping.

“Itu bisa diduga ada tindak pidana yang dilakukan pendamping. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol terhadap pendamping,” kata Teguh, Jumat (29/5/2020).

Ombudsman RI menyarankan, bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh beberapa oknum pendamping PKH, sebaiknya segera melaporkan kejadian ini kepada aparat penegak hukum agar ada efek jera kedepannya.

“Warga yang merasa dirugikan sebaiknya lapor polisi,” tegasnya.

Ombudsman RI juga mengatakan bahwa ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh koordinator tingkat Kabupaten Bekasi yang lalai dalam pengawasan kinerja pendamping PKH.

“Ada potensi maladministrasi dari koordinator tingkat kabupaten yang tidak melakukan pengawasan. Untuk masalah lemahnya pengawasan koordinator, bisa lapor ke kami” tukasnya. (Red)

Baca Juga Berita Sebelumnya : Penyelewengan Dana PKH di Kabupaten Bekasi Mulai Terungkap ?

Komen yang sopan ya..!!!