LENSA POTRET : Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (Joker) mendesak Pemerintah Desa Babelankota, Desa Kedungpengawas, Kecamatan Babelan dan Pemkab Bekasi, menghentikan proyek galian di bahu jalan dan penarikan kabel fiber optik PT Telkom Akses yang dikerjakan oleh PT Bangun Prima Nusantara Jaya.
Alasan utamanya adalah karena proyek tersebut diduga belum mengantongi izin resmi seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas terkait.
Proyek itu sempat dihentikan oleh masyarakat karena tidak memiliki izin lengkap. Akan tetapi, diketahui proyek itu kembali berjalan hari ini, Selasa (23/2/2021).
Proyek yang melintas 2 desa itu hanya mengantongi rekomendasi satu desa. Itu pun tanpa melalui izin tetangga, dan izin lingkungan melalui RT dan RW.
Sekretaris Jenderal DPP Joker, Herry ZK, mengatakan pemerintah seakan tutup mata terhadap proyek galian PT Telkom Akses tersebut, padahal izin proyek itu belum lengkap.
“Kalau pembangunan tidak benar dan tidak ada izinnya kan harusnya disegel. Kalau kita membangun rumah toko (ruko) tidak berizin lengkap saja disegel tetapi kenapa proyek yang satu ini malah dibiarkan, ada apa ini, apa jangan-jangan ada udang di balik batu,” kata dia, Selasa (23/2).
Herry mengatakan dengan tegas seharusnya pihak Pemkab Bekasi menyegel proyek itu karena ketiadaan izin.
“Perusahaan itu belum bisa menunjukkan izin kegiatannya dari dinas terkait, dan mereka baru hanya menunjukan surat rekomendasi dari satu desa saja yakni Desa Babelan Kota, bukan izin,” kata dia.
“Lucunya lagi, pihak perusahaan bilang izinnya lagi diurus sama orang desa. Pertanyaan saya yang punya proyek itu orang desa apa orang dari pihak Telkom sih, apa jangan-jangan ada oknum desa yang mau merangkap jadi calo proyek dan izin?” sambung Herry.
DPP Joker mendesak pemerintah segera menghentikan kegiatan ilegal itu.
“Jangan cuek bebek. Peraturan itu dibuat untuk ditegakkan dan dijalankan,” demikian dia. (Red)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.