Hasil Pemeriksaan BPK atas PT BBWM Tak Memuaskan, JOKER Paparkan Secara Rinci

LENSA POTRET : LSM Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (JOKER) menanggapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).

Laporan yang ditanggapi bertajuk Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dari Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. Semester 1 Tahun 2019.

Sekjen JOKER, Herry ZK, menilai laporan pemeriksaan BPK kurang mendetail dan kurang informatif dari aspek teknis maupun komersil.

“Pemeriksa cenderung hanya mengolah data atas dasar keterangan yang disampaikan oleh pihak manajemen, sehingga opini yang tersajikan bersifat subjektif dan kurang transparan,” ucap dia kepada wartawan, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Soal pendapatan yang berkurang pada PT BBWM, pada laporan tersebut, justru cenderung atas dampak kondisi eksternal yang tak terprediksi.

Alih-alih semestinya kinerja direksi dan sistem manajemen yang semestinya turut dipertimbangkan dalam pengelolaan perusahaan.

“Sebenarnya banyak informasi dan data serta penjelasan yang tidak tersampaikan oleh manajemen kepada pemeriksa secara utuh dan detail,” duga dia.

“Menurut saya ini yang tidak disadari oleh para pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, sehingga dampaknya ada pada hasil pemeriksaan yang tidak informatif terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder),” sambung Herry.

Dia berpendapat, karena kilang LPG PT BBWM bukan kilang yang pertama kali di bangun, dikembangkan, dan dikelola selain PT Pertamina, pemeriksa semestinya memiliki suatu standar acuan di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

“Dalam memeriksa PT BBWM, pemeriksa tidak atau kurang memberikan tanggapan yang detail. Salah satunya terhadap biaya operasional,” kata dia.

“Jadi, seolah-olah pemeriksa hanya oke-oke saja terhadap data yang disajikan manajemen kepada mereka,” kata dia.

Padahal, kata Herry, ada pos yang kritis dan mesti didalami pemeriksa, seperti biaya operasional yang berpengaruh terhadap laba perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi itu.

“Pemeriksa sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap kondisi Kilang LPG saat ini, serta tidak memberikan opini tentang kemampuan manajemen di dalam mengelola sebuah Kilang LPG,” katanya.

“Pemeriksa memberi tanggapan atas kinerja manajemen sebatas naratif saja berdasarkan informasi yang mereka terima dari manajemen,” ucap pria yang juga sering aktif pada kegiatan sosial itu.

Pemeriksa, masih kata Herry, semestinya dapat tegas dan lugas dalam memberikan opini terhadap objek yang diperiksa, baik benda maupun orang.

“Tidak menutup kemungkinan juga rekomendasi untuk restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan bisa diberikan oleh para pemeriksa,” tegas dia.

LSM JOKER, katanya, sebagai salah satu stakeholder yang punya kepentingan atas kontinuitas PT BBWM merasa ada ketidaktransparansi serta ketidak mampuan manajemen dalam mengelola perusahaan.

“Jadi begini, PT BBWM itu dikelola bukan oleh orang yang mengerti, memahami, dan ahli dibidangnya,” demikian Herry. (RED)