LENSA POTRET : Episode tentang terkuaknya sejumlah fakta mengenai kondisi PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) BUMD milik Pemkab Bekasi terus berlanjut.
Lembaga Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (JOKER) kini menyorot masalah pengeluaran fantastis PT BBWM yang tak sebanding dengan produksinya.
Dengan kata lain, di satu sisi pengeluaran biaya meningkat, tapi tak kunjung mendongkrak pendapatan atau produksi LPG dan Kondensat.
Pada pembahasan sebelumnya, telah disampaikan bahwa salah satu parameter untuk menilai keberhasilan Manajemen di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya salah satunya adalah dengan melihat tingkat Produktivitas dari unit usaha yang dikelolanya.
Sementara tingkat Produktivitas dapat dicapai tidak bisa terlepas dari masalah pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Manajemen untuk melakukan Efisiensi disetiap bagian di dalam unit usaha tersebut, adapun Efisiensi di dalam sebuah perusahaan (unit usaha) akan mencakup semua aspek yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan Operasional perusahaan.
Sebagaimana telah disampaikan bahw adanya penambahan kolom Efisiensi yang terbagi menjadi dua kolom, yaitu kolom Feed Gas, yang menggambarkan volume Lean Gas yang dikembalikan kepada Pertamina dan kolom yang menggambarkan tingkat persentase kemampuan Kilang di dalam melakukan ekstraksi atau memproses Feed Gas untuk menjadi Elpiji dan Kondensat.
Untuk mempermudah pemahaman, berikut kami sampaikan kembali tabel data tersebut :
“Dari tabel yang kita lihat (tabel 4.17 dan 4.18) menggambarkan bahwa terjadi peningkatan volume produksi, tetapi di sisi lain peningkatan volume produksi disebabkan oleh peningkatan pemakaian jumlah volume Feed Gas (bahan baku gas) yang dikirim ke Kilang Elpiji Tambun” kata Sekjen JOKER Herry ZK, Sabtu, 18 Desember 2021.
Jadi, Herry menyimpulkan, peningkatan produksi itu bukan karena peningkatan efisiensi dan produktivitas kilang.
“Hal ini dapat kita lihat pada pada kolom Efisiensi Lean Gas, justru terjadi kondisi sebaliknya atas performa Kilang Elpiji Tambun, dimana mulai Tahun 2016 jumlah volume Lean Gas yang dikembalikan ke Pertamina mengalami peningkatan, artinya kemampuan Kilang di dalam melakukan Ekstraksi terhadap C3 dan C4 serta C5 tidak optimal,” ujar dia.
“Demikian halnya pada kolom Efisiensi Persentase Ekstraksi, dari angka-angka yang tersaji pada kolom tersebut menunjukkan nilai Persentase perbandingan antara jumlah volume Gas Terproses terhadap jumlah volume Feed Gas yang dialirkan kedalam Kilang Elpiji Tambun juga mengalami penurunan, ironis memang, jika performa Kilang Elpiji Tambun saat ini masih tetap dalam kondisi tidak optimal,” sambung pria yang aktif pada kegiatan sosial.
Pengeluaran Biaya Fantastis dan Penunjukan Langsung
Dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 diketahui banyak pekerjaan service dan perawatan terhadap main equipment kilang.
Biaya yang digelontorkan untuk mantenance dan service tersebut tak main-main, jumlahnya dapat dibilang luar biasa. Dia memperlihatkan tabel 5.19.
“Di situ juga kita lihat, bahkan telah dilakukan pekerjaan Top Overhoul terhadap beberapa Gas Engine termasuk melakukan perbaikan Compressor yang menghabiskan biaya super tinggi (mahal), disamping itu juga dilakukan pekerjaan Revitalisasi, juga dengan biaya yang super fantastis. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar, kenapa Pihak Otoritas melakukan Pembiaran terhadap kondisi PT BBWM yang pengelolaannya dipercayakan kepada orang yang tidak memiliki Kompetensi di bidangnya,” ucap dia tegas.
“Kondisi ini diperparah dengan dibiarkannya yang bersangkutan menduduki jabatan Direksi PT BBWM sampai dua periode,” sambungnya.
Menurut Herry, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Direksi PT. BBWM terkait dengan upaya untuk meningkatkan Performa Kinerja Kilang Elpiji Tambun, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana disampaikan di atas tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap hasil yang diperoleh.
Dia pun menduga salah satu Faktor Utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya Performa Kinerja Kilang Elpiji Tambun pada titik optimal dikarenakan Human Error.
“Jika tidak adanya pengalaman, ke-tidaktahuan serta ke-tidakmampuan Direksi PT. BBWM di dalam melakukan pengelolaan Kilang Elpiji itu bisa menjadi penyebab utama terjadinya Human Error tersebut,” ujarnya.
Lanjutnya, sebagai salah satu contohnya adalah dengan dibuatnya kebijakan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Divisi Kilang selama kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Selama kurun waktu tersebut, perusahaan harus merogoh kocek hingga mencapai Rp11.440.849.960 dan US$3.346.252,56.
“Jumlah yang sangat mencengangkan dan mengherankan. Dengan kinerja dan kemampuan Direksi PT BBWM di dalam mengelola Kilang terlihat jelas tidak memiliki pengalaman dan kemampuan untuk perusahaan pada umumnya dan pengelolaan kilang elpiji,” katanya terheran-heran.
Oleh karena itu, Herry menegaskan sekali lagi bahwa figur yang menjabat Direksi PT BBWM saat ini sebelumnya belum pernah bekerja pada suatu entitas sebagai direksi atau pengambil kebijakan.
“Pekerjaan-pekerjaan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) sudah bukan menjadi rahasia, bahwa cara ini sarat dengan terjadinya penyimpangan baik dari segi biaya, teknis, kualitas pekerjaan maupun pengadaan barang (jika ada), termasuk pelaksana (jika dilakukan oleh pihak ketiga),” kata dia.
“Lebih mengherankan lagi, apa yang ada di dalam pikiran Direksi PT BBWM, pekerjaan-pekerjaan Maintenance yang seharusnya menjadi kewajiban atau keharusan yang harus dilaksanakan secara berkala di dalam pengoperasian Kilang, tetapi dimasukkan dalam Darurat Perbaikan dengan metode Penunjukan Langsung (PL),” sambung dia.
Hampir dapat dipastikan, ucap dia, Direksi PT BBWM tidak bisa membaca dan memahami sama sekali tentang data Operasional Kilang (jika ada), termasuk tidak paham apa dan kemana pengaruh atas kebijakan yang dibuat terhadap performa keuangan perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Divisi Kilang,” ucap dia.
BERSAMBUNG……….
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.