LENSA POTRET : LSM Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (JOKER) kini lanjut menelanjangi dugaan wanprestasi dan juga kejanggalan yang terjadi pada Manajemen PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).
Sekjen Joker, Herry ZK, hari ini, Rabu, 12 Januari 2022, kembali membeberkan sejumlah fakta berdasarkan data yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Herry menjelaskan situasi pendapatan perusahaan terus merosot dari tahun ke tahun. Imbasnya, dividen kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi juga ikut anjlok.
Kondisi itu, jelasnya, diperparah karena ada beban angsuran (kredit) yang harus ditanggung PT BBWM selama 12 bulan, dari 2017 hingga 2018.
Setiap bulan PT BBWM harus membayar Rp4.466.805.940.93 kepada PT Industri Kompresor Indonesia (PT IKI) dari total plafon Rp46.010.018.275.
“Di samping keanehan dan ketidakwajaran sudah dimulai dari saat pengadaan/pembelian barang, ternyata kegiatan Revitalisasi juga menyisakan kejanggalan dan ketidakwajaran pada pelaksanaan angsuran, dengan cara membandingkan antara besarnya nilai angsuran setiap bulan dengan jumlah dividen yang disetor,” jelas dia.
Data Bicara, JOKER Ungkap Fakta Menarik tentang Kinerja PT BBWM
“Ketidak wajaran terlihat, ketika Manajemen PT BBWM harus mampu menyediakan dana sebesar Rp4,466,805,940.93 setiap bulan untuk membayar Angsuran kepada PT IKI. Sedangkan untuk membayar setoran Dividen tahun 2017 sebesar Rp2.500.000.000, manajemen PT BBWM membutuhkan waktu satu tahun siklus usaha untuk menyiapkan dana tersebut,” sambung dia.
“Coba bayangkan, apakah tidak aneh, dalam satu tahun PT BBWM mampu melunasi hutangnya kepada PT IKI senilai Rp53.601.671.291, dengan angsuran perbulannya Rp4,466,805,940.93. Sedangkan setoran Dividen/PAD ke Pemkab Bekasi pada tahun 2017 hanya Rp2.500.000.000, tahun 2018 Rp2.875.000.000, tahun 2019 Rp1.102.000.000, dan tahun 2020 Rp1.032.801.941,” tambahnya.
Masih kata Herry, gas engine (compressor driver) yang dibeli kondisinya masih diragukan, apakah barang tersebut baru atau rekondisi.
“Keanehan dan ketidakwajaran yang terjadi tidak hanya sebatas pada masalah Revitalisasi, dari Daftar Pengadaan Barang/Jasa dengan Penunjukan Langsung Tahun 2017, semuanya menimbulkan pertanyaan dan keraguan atas kebenarannya,” tegas pria yang aktif pada kegiatan sosial ini.
Pengeluaran Fantastis, Pendapatan PT BBWM Terjun Bebas
Dia mencontohkan, pekerjaan top overhaul engine Caterpillar G-312 Austcoid C mengapa harus dikerjakan oleh pihak ketiga? Herry juga mempertanyakan apa tugas dan tanggung jawab maintenance atas hal itu.
“Kenapa pelaksanaannya harus dari PT Tali Jagat Sejati yang berdomisili di Pilang Sari Indah, Blok D 15, RT 05 RW 07, Desa Kedungjawa, Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat,” katanya.
Perusahaan itu diketahui merupakan supplier PPGI Manufacturer-Rogosteel, China PPGI supplier specialized in galvanized steel.
“Apa yang menjadi alasan Direksi PT. BBWM untuk memilih Perusahaan tersebut? Termasuk dalam penentuan jenis pertanggungan asuransi, sejauh mana Coverage terhadap jenis pertanggungan yang dipilih, terlihat Direksi PT BBWM sama sekali tidak menguasai, demikian halnya dengan pemilihan Perusahaan Asuransi,” ucap dia.
Revitalisasi Kilang PT BBWM Telan Rp58 Miliar, Sejumlah Dugaan Ketidakwajaran Terbongkar
Dia menilai minusnya pengalaman pada bidang migas khususnya LPG dan minimnya kemampuan serta belum pernah menduduki jabatan pada level direksi sebelumnya, menyebabkan Direksi PT BBWM saat ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan secara ABS (Asal Boss Senang) dan apa adanya.
“Kondisi tersebut diperparah lagi dengan latar belakang pengalaman kerja yang dimiliki oleh yang bersangkutan, jauh dari idealnya seorang Direksi,” ucap dia.
Dari data tersebut, lanjut Herry, Direksi PT. BBWM di dalam menyusun Anggaran (Budgeting) lebih mengedepankan penyerapan dari pada memprioritaskan kebutuhan dengan cara seperti itu peluang untuk terjadinya kebocoran dan penyimpangan sangat terbuka.
Namun, terka dia, dengan cerdiknya Direksi selalu berlindung dibalik dengan di keluarkannya Surat Keputusan (SK) Direktur Utama yang telah disahkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Akan tetapi jika kita amati lebih detail, semua Surat Keputusan (SK) Direktur Utama 99,9 persen dapat dipastikan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini dikarenakan Pemegang Otoritas sebagai pemegang saham mayoritas dan Pihak Pemegang saham minoritas sama sekali tidak paham tentang operasional Kilang LPG,” katanya.
“Demikian juga dengan posisi Dewan Komisaris yang hanya di isi oleh seorang Komisaris yang juga sama sekali tidak memahami tentang Kilang LPG,” jelasnya, “dengan kondisi tersebut bisa kita bayangkan betapa bebas dan leluasanya seorang Direktur Utama memainkan perannya sebagai sutradara dan sekaligus sebagai aktor pemeran utama dalam mengendalikan semua pengeluaran untuk pembelanjaan atau pengadaan maupun pengeluaran Beban dan Biaya.”
Termasuk, ucap pria asli Bekasi ini, mengadakan pos-pos yang seharusnya tidak diperlukan tetapi harus diadakan demi untuk mencapai target penyerapan Anggaran.
“Demikian halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melakukan pekerjaan dengan sistim Penunjukan Langsung (PL) termasuk kegiatan pekerjaan Revitalisasi yang menelan biaya super fantastis,” tutur dia.
“Jika dilihat dari pos-pos pengeluaran Biaya dan Beban, terlihat Direksi PT BBWM, khususnya Direktur Utama sebagai pihak pemegang otoritas terlihat zero pengalaman tentang Financial Engineering dan tidak memiliki latar belakang Financial System,” lanjut Herry.
Dari data yang dia paparkan, Herry menyatakan dalam satu bulan untuk menjalankan operasionalnya, Divisi Kilang membutuhkan biaya minimal Rp350.228.400.00 yang terjadi pada bulan Mei.
“Sementara untuk bulan-bulan lainnya dibutuhkan Biaya Operasional lebih tinggi, sedangkan Kilang di dalam operasionalnya tidak memerlukan pengeluaran biaya rutin sebagaimana yang ditampilkan pada tabel tersebut di atas, melainkan beban pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga performa kinerja kilang bersifat berkala,” katanya.
“Seperti halnya Preventive Maintenance, Maintenance, Minor Turn Arround, Major Turn Arround sampai General Overhoul dan semua pekerjaan terkait dengan kebutuhan biaya yang diperlukan semua sudah terjadwal dan sudah dimasukkan pada saat dilakukan penyusunan Anggaran (Budgeting),” sambung Herry.
Tetapi ironisnya, ucap Herry, tidak demikian dengan apa yang terjadi di dalam manajemen PT BBWM, menjadi sebuah tanda tanya besar peruntukan biaya tersebut, yang nominal terendahnya setara dengan harga sebuah Mobil Innova.
“Untuk lebih mendapatkan wawasan lebih tentang Kilang LPG, kami melakukan diskusi dengan salah satu sumber yang telah lebih dari 15 tahun berusaha di bidang Migas tetapi enggan disebutkan namanya, setelah kami sodorkan data-data tersebut, ia hanya terlihat senyum sinis dan mengatakan simple” jelasnya.
“Dengan kondisi BBWM seperti ini, yang kaya bukan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tetapi individu yang mengelola BBWM, ditambah lagi, Pihak Otoritas dan Share Holder gak paham sama sekali tentang MIGAS, Komisaris main setuju aja dengan Direksi, padahal Direksi yang jabat saat ini. Ibarat Permainan Sepak Bola tanpa Gawang, jadi Direksi gak tau kemana harus membuat Goal,” jelas Herry mengucapkan perkataan narasumber yang dia kutip. (Red)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.