LENSA POTRET : Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (LSM JOKER) Beraudiensi dengan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan di Ruang Rapat Bupati pada Rabu, 10 Agustus 2022.
Dalam audiensi tersebut Joker berkesempatan menjelaskan tentang polemik di PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).
Wakil Sekretaris Jenderal LSM Joker, Dayatulloh, mengatakan hasil pertemuannya kita pernah mengirimkan surat kepada PJ Bupati Bekasi terkait hasil audit BPK tahun 2019 tentang Kinerja Direksi BBWM.
“Hasil investigasi kita banyak kejanggalan selama verifikasi kita di lapangan, kita sampaikan ke PJ Bupati Bekasi dengan mengkonfrontir pihak PT BBWM,” tutur dia kepada lensapotret.com.
Dia menjelaskan lebih lanjut, kejanggalan di situ pihak direksi terlalu memberikan banyak fasilitas kepada salah satu customer yaitu PT Semar Gemilang.
“Perusahaan yang terlibat diajukan untuk diaudit untuk pembandingnya itu hanya PT Semar Gemilang saja. Kenapa alasannya? Track record PT itu di wilayah saya Sukaringin, Sukawangi, itu nilai merah karena udah 2 kali kebakaran,” jelas dia.
Kebakaran kilang di PT Semar Gemilang tersebut bahkan sempat menelan korban jiwa. Hal itu kata dia menimbulkan tanda tanya. Dia berpendapat, semestinya ada PT yang lebih profesional seperti PT Kimia Yasa yang menjadi pembanding audit BPK.
“Hasil audit banyak kejanggalan, sampai-sampai PT Semar Gemilang diutangin oleh PT BBWM. Kita bisa lihat dari hasil laporan (audited) PT BBWM tahun 2017 dan 2018 menyajikan bahwa nilai piutang PT Semar Gemilang masing-masing sebesar Rp18,7 miliar dan Rp21.5 miliar. Hasil jawaban konfirmasi piutang atas piutang tahun 2018 yang disampaikan PT Semar Gemilang tanggal 4 September 2019 menyatakan bahwa nilai utang usaha tahun 2018 PT Semar Gemilang kepada PT BBWM hanya diakui sebesar Rp4,4 miliar,” bebernya.
Pihaknya meminta audit ulang karena saat itu diduga audit berada di bawah kendali direksinya dan diduga rekayasa karena kondisi PT Simar Gemilang piutang dengan PT BBWM.
“Customer terbesar PT BBWM itu setiap tahunnya kan PT Kimia Yasa, dan ini PT profesional, Kenapa tidak dia saja? Jadi saya minta Pj Bupati Bekasi segera buat pansus, jangan nunggu BBWM bangkrut. Harus ada audit investigasi dengan melibatkan pihak independen. Belum lagi soal pengadaan barang. Banyak hasil audit yang cukup mencurigakan,” tutur dia.
Dayat menduga ada kedekatan antara Direksi PT BBWM dengan PT Semar Gemilang. Dugaan itu muncul karena adanya rencana kepindahan kilang PT Semar Gemilang ke seberang area kilang PT BBWM.
“Hal itu diduga difasilitasi oleh Direksi PT BBWM ke tanah yang masih dikuasai PT BBWM,” ujarnya.
Dayat juga menyoroti direksi yang terkesan tidak pernah dievaluasi. Karena, sudah 3 kali bupati berganti, anggota dewan direksi bertambah dan tidak pernah diganti.
“Ada apa ini? Kami masyarakat lihatnya dari luar. Dibilang prestasi bagus, PAD ke mana (terus menurun, red)?” ujarnya.
Dayat pun mengaku kecewa dengan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan karena dinilai tidak bertanggung jawab atas undangan audiensi tersebut.
“Mengundang orang untuk audiensi hanya 5 menit saja, dan disambung dengan yang lain. berarti Pj Bupati tidak bertanggung jawab,” kata dia.
Pihak Joker pun curiga lantaran konfrontir dengan PT BBWM itu bisa menjadi bargaining Pj Bupati Bekasi dengan dewan direksi PT BBWM itu sendiri.
“Kita kan jadi berpikiran tidak bagus tuh, akibat ini semua. Ada kecurigaan saya ini cuma jadi alat bargaining saja sama PJ Bupati itu sendiri,” ucapnya.
Atas audiensi tersebut Dayat bersama rekan-rekannya meminta untuk penindaklanjutan laporan tersebut yaitu audit ulang dan investigasi mendalam terhadap Direksi PT BBWM.
“Hasil audit BPK itu dibuatkan tim khusus bahkan investigasi ke lapangan terhadap semua customer yang ada di PT BBWM. Itu pasti akan ditemukan semuanya,” tuturnya.
Dia menjelaskan hasil rapat itu ada notulen yang mencatat hasil rapat dan Joker tidak ingin menulis ulang apa yang ada pada rapat tersebut seperti yang diminta oleh Pemkab Bekasi.
“Pada akhirnya, saya melihat saja nantinya tindak lanjutnya seperti apa dari Pemkab Bekasi kalau tidak ada follow up dengan PT BBWM, ya saya merasa ini hanya dijadikan alat kenaikan bargaining Bupati melakukan berbagai kue dengan PT BBWM. Saya mikirnya ke sana,” ujarnya.
Semenara itu Dewan Penasihat LSM JOKER Bidang Minyak dan Gas, Joko Herlambang, menduga hal serupa. Dia melihat ada pemilihan PT Semar Gemilang sebagai pembanding audit BPK rentan rekayasa lantaran terdapat kaitan utang sehingga lebih mudah dikendalikan.
“Saya minta direksi dievaluasi dan audit ulang, karena ada indikasi dari hasil penjabarannya, karena uangnya nyangkut, PT Semar Gemilang di dalam kendali direksi PT BBWM. Kedua, pengelolaan Semar Gemilang di mata masyarakat itu jelak karena 2 kali kebakaran,” jelas dia.
Soal tanah yang berada di seberang kilang PT BBWM yang kini menjadi lokasi PT Semar Gemilang, Joko menjelaskan semestinya Direktur Utama BBWM Prananto Sukodjatmoko menjadikan itu sebagai aset dengan kewenangan yang dimiliki.
Apalagi, kata dia, PT Semar Gemilang difasilitsi membeli tanah di lokasi yang tidak diserahkan kepada PT BBWM ketika BOT.
“Dulu semua perangkat dan personel masih dalam ASN kami memahami dan kondisi itu. Sehingga saat mengajukan permohonan alokasi gas kepada Pertamina EP itu tidak direspons,” tutur dia yang dulu menjadi Direksi PT Maruta.
“Saya pihak dipanggil akhirnya kami ke Pertamina. BBWM siapa dibelakangnya ini yang mau kerja sama dengan kami? Mereka sudah tahu ada pengajuan. Dia tahu teknologi dan kilang udah ada duluan, akhirnya diberikan alokasi,” sambung dia saat memaparkan BBWM pada masa pertama pendiriannya.
Saat itu PT BBWM bekerja sama dengan PT Maruta tetapi diputus sepihak oleh Bupati Bekasi Saleh Manaf.
“Kami merasa dizholimi dan akhirnya melakukan upaya hukum. Saya sudah menegur PT BBWM kalau SK pemutusan Bupati ini salah, Bupati tidak berhak main bisnis, sebagai pemegang seham memang, tapi secara bisnis tidak bisa,” tuturnya.
Saat itu PT BBWM pun justru kerja sama BOT dengan PT Odira.
“Saya mau bertanya, direksi BBWM tahu tidak kaidah sebuah kilang? Kalau dia tahu, dia tidak bentuk kondensor dan feed gas. Ini ibarat mesin penggiling padi, BBWM menghasilkan beras. Lalu kenapa hanya mengandalkan dedek dan pesak kulit padi. Itu tidak masuk kilang,” tutur dia.
“BBWM sejak operasioal komersil belum pernah diberikan orang yang berpengalaman di oil and gas. Saya mau kalau bisa diundang oleh Ketua BPK. Audit ini tanya jawab,” jelas dia.
Dia juga mengomentari struktur direksi BBWM yang gemuk lantaran terdapat posisi seperti staf ahli, marketing.
“Marketing jualan ke mana? Kok ada di sini. Kalau disampaikan penurunan karena tidak jual yang namanya lean gas. Kaidah kilang itu mengekstrak C3 dan C4, gak usah urusi kondensor dan lean gas,” tutur dia.
Dia juga menyoroti para komisaris yang dinilai tidak mengerti tugas dan fungsi. Lantaran tahu bagaimana awal kelahiran BBWM, dan juga merasa terzholimi karena kerja sama dengan PT Maruta terputus begitu saja, Joko pun mengaku terpanggil untuk membenahi BUMD ini.
“Audit PT Semar Gemilang tidak ada transparansi, biasanya dicantumkan customer (dalam laporan), kedua harga jual. Semar Gemilang perusahaan kaya di sini acuannya LPG mengikuti harga minyak dunia. Ayo kita hitung-hitungan bareng. Harga beli tersampaikan, okelah, harga jualnya gimana? PPN gak terbaca?” tuturnya.
Direktur Utama BBWM Prananto Sukodjatmoko yang hadir pada kesempatan itu turut memberikan jawaban atas beberapa hal yang dipertanyakan.
Dia mengungkapkan PAD menurun lantaran alokasi gas menurun drastis dari 32 juta kaki kubik per hari menjadi 4 juta kubik per hari imbas dari Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2016 yang mempengaruhi alokasi.
“BBWM diberikan alokasi dasar proses 4 juta kaki kubik per hari. Itu mengapa revenue kami drop. Dari 32 juta kaki kubik jadi 4 juta kaki kubik. Dari 4 juta, Pertamina EP hanya mampu memberikan 1,5 sampai 2 juta kaki kubik per hari sampai saat ini,” tuturnya.
Selain itu izin niaga gas PT BBWM pun dicabut imbas Permen ESDM itu lantaran tidak memiliki infrastruktur yang mendukung untuk mendapat alokasi gas sebagai bahan bakar.
Prananto mengakui bahwa direksi PT BBWM memang tidak berpengalaman lantaran 10 tahun PT BBWM BOT dengna Odira lebih cenderung pasif.
“Kami pasif, Odira operasikan 100 persen. Saat serah terima kalau memilih orang baru kapan harus mulai, jadi serah terima beserta dengan tenaga kerja, berdasarkan peraturan yang berlaku, perusahaan memilih mana yang terbaik,” jelas dia.
Soal tanah, Prananto menjawab bahwa tanah seluas 5.000 meter yang berbentuk letter L itu ketika BOT tanah itu memang bukan milik PT Odira dan juga PT BBWM, jadi tidak diserahterimakan.
“Itu dari dulu bentuknya begitu, kolam. Di situ gak boleh di bangun selain kolam untuk indikator kalau ada gas berbahaya ikannya mati,” tutur dia.
Soal audit mengapa PT Semar Gemilang yang dipilih bukan PT Kimia Yasa lantaran PT Semar Gemilang punya sangkutan uang.
“Karena ketika audit ada duit PT Semar Gemilang tertahan di BBWM, karena peralihan tahun 2016 ke 2017. Transaksi kita bersifat bayar di muka, bayarnya 3 bulan cash. Kimia Yasa sudah selesai loadingnya, Semar Gemilang karena produksi kita turun, jadi masih ada utang loading. Itulah yang diklarifikasi,” jelas dia.
“Karena produksinya gak ada, uangnya ada di BBWM. Pengambil terbesar kita PT Kimia Yasa. PT Semar dan Kimia Yasa sudah masuk sejak 2006,” jelasnya.
Dia mengaku audit BPK sudah selesai pada Januari 2021 dan tidak ditemukan kerugian negara, sedangkan yang perbaiki hanya menyangkut persoalan administrasi.
Sekjen JOKER Herry ZK mengucapkan apresiasi kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan yang telah menghubungkan dengan PT BBWM sehinga audiensi dapat diwujudkan.
“Kami dari JOKER berharap Bapak Pj Bupati dapat objektif, karena tidak ada beban politik dan tidak ada hubungan sebelumnya, jadi bisa lebih objektif dalam melihat masalah ini,” demikian dia.
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sempat mengikuti jalannya rapat selama 5 menit sebelum beranjak untuk memenuhi agenda berikutnya.
Dalam pembukaan Dani Ramdan menegaskan bahwa semua harus diungkap pada forum tersebut, dan apabila ditemukan kesalahan akan diperbaiki.
“Saya ingin memilih secara objektif agar urusan ini clear. Karena saya awam, saya lapor Pak Gubernur. Kita ingin BUMD yang sekarang bisa berjalan terus maju dan tambah maju,” demikian dia.
Selain dihadiri Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, LSM Joker dan Direksi PT BBWM, audiensi itu juga dihadiri Asda II dan juga sebagai Komisaris BBWM Abdul Rovik, Kabag Ekonomi Gatot Purnomo, PDAM Tirta Bhagasasi, Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang di utus oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua LSM Gebrak. (Red)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.