LENSA POTRET : Kondisi PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu berdasarkan laporan LSM Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (Joker).
Joker telah menelaah berbagai dokumen resmi seperti hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas PT BBWM secara mendalam dan telah menganalisis data primer, sehingga berkesimpulan terdapat kejanggalan atas performa perusahaan migas di daerah itu.
Sekretaris Jenderal Joker, Herry ZK, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat permohonan dialog dengan Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
“Surat permohonan dialog pertama sudah kami layangkan tanggal 8 Oktober 2021. Kami mau bahas tanggapan atas Audit dari BPK terhadap PT BBWM,” ucap dia, Kamis, 4 November 2021.
Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratullah, menjanjikan pertemuan tersebut diselenggarakan akhir bulan Oktober.
“Tapi hingga hari ini, 4 November 2021, belum ada kejelasan dari Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Apa dewan lagi pada sibuk ngurusin bupati bae? Padahal ini juga tidak kalah pentingnya,” kata dia.
Joker pun kembali mengirimkan surat permohonan dialog yang kedua pada 1 November 2021.
“Peran kami sebagai lembaga swadaya masyarakat tak lepas sebagai civil society yang menunjang keberlangsungan demokrasi di NKRI,” kata dia.
Lanjut dia, banyak kejanggalan atas Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK pada PT BBWM atas Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. semester 1 tahun 2019.
“Sebagai salah satu stakeholder, yang memiliki kepentingan terhadap kontinuitas usaha PT BBWM merasa bahwa adanya ketidak transparan serta ketidak mampuan manajemen di dalam pengelolaan perusahaan, dan perusahaan dikelola bukan oleh orang yang mengerti dan memahami serta berpengalaman di bidangnya,” kata dia.
“Jika hal ini terus menerus dibiarkan, maka dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat Bekasi akan terus menerus dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” sambungnya.
Jika pemerintah daerahnya tidak peka dan cuek, kata dia, maka ini akan menjadi bom waktu.
“Kalau Ketua DPRD-nya dan Wakil Bupatinya malah memilih diam dan bungkam, berarti ada apa ini. Jangan sampai menyulut reaksi geram kami terhadap Pemerintah Daerah,” katanya.
Dia menyarankan pemerintah tidak hanya mementingkan pencitraan, tetapi harus peka terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. (Red)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.