Kejahatan Koorporasi plat merah! Jokowi harus malu. Dalam forum G20, Menteri BUMN mempromosikan bank yang gagal!

JAKARTA – BRI tidak transparan atas kerugian uang Negara akibat kredit fiktif, diduga menjadi bagian dari rekayasa laporan keuangan BRI!

Pada pertemuan G20. Menteri BUMN, bapak Erick Thohir harusnya malu dan tidak mempromosikan BRI sebagai prestasi pemerintah dalam meningkatkan jumlah lapangan kerja dan peningkatan disektor UMKM.

Bank BRI sampai saat ini tidak berani transparan atas setiap kasus kredit fiktif yang terjadi, termasuk tidak berani mempublikasi kerugian-kerugian akibat kredit fiktif, yang mengakibatkan kegagalan dalam audit, kegagalan dalam pengawasan hingga kegagalan dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) serta gagal mengikuti arahan Menteri BUMN untuk mendorong perusahaan BUMN transparan dan professional.

Berawal dari kasus yang tidak terpublikasi secara utuh, yakni kasus kredit fiktif BRI KCP Tanah Abang sejak tahun 2016 – 2019 oleh pihak BRI. Menyalurkan uang ratusan miliar rupiah kepada satu perusahaan yang memiliki urusan dibidang pengadaan jasa Ladiest Escourt, Dancer dan Minuman Keras di berbagai club malam besar di Indonesia.

Rekayasa dan/atau pemalsuan dokumen-dokumen nasabah yang dianggap sebagai pegawai perusahaan, lalu dilakukan peminjaman kredit briguna tanpa sepengetahuan para korban dengan masing-masing pinjaman berkisar 100 Juta hingga 400 Juta lebih. Hal ini termasuk laporan adanya anak dibawah umur yang dijadikan peminjam kredit briguna tanpa pengecekan data.

Kejadian ini selalu terulang kembali setiap waktu, tahun 2022 ini, terjadi kembali di BRI Padeglang dan BRI Dewi Sartika Bogor. Kasus kredit fiktif yang berpotensi Fraud ini selalu terangkat ketika para nasabah/korban mulai melapor, seperti pada kasus kredit fiktif BRI KCP Tanah Abang. Namun, sikap BRI hanya mampu mengakui sebagai korban juga.

Maraknya kredit fiktif ini kami nilai selaras dengan skandal dugaan rekayasa laporan keuangan bank BRI periode laporan tahun 2018 – 2019 dengan kerugian sebesar Rp 27,2 Triliun. Mengingat pihak BRI sampai saat ini dianggap tidak ada transparansi atas dugaan tersebut.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan aspirasi untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Bank BRI yang dipimpin oleh Direktur Utama Sunarso :

1. Publikasi data dan dokumen jumlah kerugian-kerugian uang Negara akibat kredit fiktif.
2. Publikasi dan sanksi kepada para pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan, audit hingga petinggi BRI ditingkatan Cabang Pembantu, Cabang, Wilayah, dan Pusat terkait kredit fiktif.
3. Pertanggungjawaban kinerja Dirut BRI atas kegagalan dalam program kredit dan temuan-temuan BPK yang berpotensi merugikan uang Negara.
4. Publikasi hasil evaluasi kinerja pasca terjadinya kredit fiktif oleh BRI.
5. Klarifikasi atas skandal dugaan rekayasa laporan keuangan BRI tahun 2018 – 2019, namun diduga kuat rekayasa laporan keuangan BRI terjadi ditahun-tahun berikutnya, mengingat BRI tidak transapran atas setiap kasus yang terjadi.