Salah Satu Bumd Milik Kabupaten Bekasi Kembali Di Demo Oleh Puluhan Mahasiwa Aliansi Rakyat Anti Korupsi Bekasi (ARAK)

Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Bekasi (ARAK) demo di depan BUMD milik Kabupaten bekasi, demo ini di lakukan di depan kantor PT. Bina Bangun Wibawa Mukti di jalan Ahmad Yani, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 11/07/2023.

Aksi tersebut di lakukan karna ada nya dugaan dana representatif yang kurang transparan dan tidak jelas kegunaan nya dari dana representatif tersebut.

Aliansi Rakyat Anti Korupsi Bekasi (ARAK) menyoroti persoalan dana bagi hasil dari BUMD jawa barat sebesar 14 miliar namun dalam kenyataan dana bagi hasil tersebut tidak di laporkan sebagai pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten Bekasi.

Dalam aksi tersebut Rizki selaku korlap aksi mengungkapkan bahwa ” Dalam hal ini terdapat indikasi penyelewengan dalam pengelolaan dana di tubuh BUMD tersebut, seperti adanya Penyelewengan Dana Representatif sebesar 75% yang tidak di laporkan secara terperinci dalam LHP BPK ”

Rizki selaku korlap juga mengungkapkan bahwa “ada dugaan korupsi dari Dana Bagi Hasil yang di dapatkan dari BUMD Jawa Barat. dana tersebut berasal dari Participating Interest (PI) hasil kerjasama dengan PT.MUJ (Migas Utama Jabar) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 kurang lebih sekitar Rp.14.304.835.915, diduga tidak disetorkan sebagai PAD Kabupaten Bekasi, padahal Participating Interest (PI) tersebut merupakan dana yang diberikan BUMD Jabar setiap tahunya kepada semua BUMD yang ada perjanjian dengan PT. MUJ Jabar dengan persentase yang sudah diatur dalam permen ESDEM. “Ucap Rizki”

Rizki juga menegaskan Bahwa dalam hasil LHP BPK tidak tercantumkan, dana tersebut tidak di masukan sebagai PAD Kabupaten Bekasi. Sehingga persoalan dana bagi hasil tersebut seakan di tutupi keberadaan nya dari publik. “Tutupnya”

Adapun beberapa tuntutan dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK BEKASI) Di antara nya :

1. Mendesak pihak PT. BBWM Untuk memberikan transparansi terkait kegunaan anggaran dana representatif secara terperinci.

2. Mendesak PT. BBWM untuk memberikan keterbukaan informasi publik terkait kucuran anggaran Dana Bagi Hasil dari BUMD Jawa Barat sebesar 14 M yang tidak tercantum dalam Laporan LHP BPK Kabupaten Bekasi.

3. Mendesak DIRUT PT. BBWM untuk mundur dari jabatan nya apabila tidak mampu menangani masalah dan polemik yang ada di dalam tubuh BUMD (PT. BBWM) tersebut.

4. Pada kesempatan kali ini juga kami meminta KPK untuk segera memeriksa seluruh jajaran yang ada di PT. BBWM.