LENSA POTRET : Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di SMP Negeri 1 Babelan – Kabupaten Bekasi patut dipertanyakan.
Pasalnya, dalam pengelolaan dana BOS diduga adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut. Hal itu lantaran ditemukannya berbagai kejanggalan terkait ketidak sesuaian dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS. Misalkan, transparansi anggaran yang tidak dipajang di sekolah dan tidak diketahui oleh publik.
Sesuai dengan juknis tersebut, dana BOS terdiri dari 11 macam jenis pembiayaan, diantaranya adalah pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, perawatan sekolah atau rehab ringan dan sanitasi sekolah.
Namun pada kenyataannya, hal itu diduga tidak direalisasikan. Terlihat di dalam bangunan sekolah yang begitu kumuh, seperti kusen-kusen jendela dan pintu-pintu kelas banyak yang lapuk, plafon yang jebol disetiap ruang kelas serta banyaknya lantai sekolah yang retak-retak.
“Sudah beberapa tahun ini memang sekolahan ini nggak pernah ada perawatan dari pihak sekolah mas, lihat saja itu plafon ruang kelas banyak yang rusak sampai saat ini nggak ada perbaikan, cat dinding sekolahan juga sama ruang perpustakaan-nya nggak terawat,” kata sumber di sekolah tersebut yang enggan ditulis namanya, Kamis (28/11/2019).
“Setiap ada perbaikan ruang kelas, anak-anak kami itu disuruh pada patungan buat beli cat tembok dan buat ongkos upah tenaga kerja yang ngecatnya. Kipas angin di dalam ruang kelas juga orangtua murid pada patungan, belum lagi ada uang kas kelas anak-anak, itu nanti oleh guru uangnya dipake untuk beli sapu kemoceng, taplak meja guru dan kain lap,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (DPP – JOKER), Hendra Sunaryo,S.H., dirinya menduga bahwa pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS di SMPN 1 Babelan hanya mencari keuntungan pribadi saja.
“Miris, dengan jumlah kurang lebih 1.500 murid yang bersekolah di SMPN 1 Babelan seharusnya tidak terkendala dana untuk perawatan sekolah atau rehab ringan. Mengingat dana BOS yang diterima oleh sekolah itu cukup besar nilainya jika kita hitung dari jumlah siswa yang ada,” ujar Hendra.
Hendra pun menduga, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS di SMPN 1 Babelan banyak yang difiktifkan, seperti adanya pemalsuan tandatangan para penerima barang atau uang, kwitansi belanja yang tidak sesuai dengan toko yang menerbitkan, stempel toko yang tidak sesuai dengan keterangan pemilik toko.
“Apa jangan-jangan yang mengelola dana BOS itu punya banyak stempel, kwitansi dan faktur toko serta pandai memalsukan tandatangan orang lain ? Saya berharap BPK dan KPK dapat turun langsung dan memeriksa terkait pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut,” tegas Hendra.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala SMPN 1 Babelan belum dapat dikonfirmasi. (A.F)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.